OTONOMI DAERAH DI INDONESIA

 Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

Pelaksanaan desentralisasi di Indonesia berpusat pada pembentukan daerah-daerah otonom dan penyerahan/pelimpahan sebagian kekuasaan dan kewenangan pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sebagian sebagian kekuasaan dan kewenangan tersebut.

pemerintahan pada zaman ordebaru yang dinilai pemerintahan yang sangat sentralistik yang kesemuanya dikomandoi pemerintah nasional.                          Penyelenggaraan diharapkan berjalan dengan baik sehingga sangat dimungkinkan terjadinya pembagian kekuasaan atau kewenangan mengelolah pemerintahan. ada dua sumber otoritas, yaitu ada pada pemerintah nasional dan otoritas ada pada pemerintah sub nasional atau masyarakat.

negara kesatuan danlam mempersatukan dengan cara sepenuhnya otoritas berada pada pemerintah pusat. Sehingga menganggap bahwa negara ini dapat disatukan dengan cara semua urusan pemerintahan yang ada semua di komandoi oleh pemerintah pusat, dan hal ini pula yang terjadi di indonesia pada pemerintahan orde lama dibawah kepemimpinan presiden soeharto, yang sangat terkenal dengan bentuk pemerintahan yang sangat sentralistik atau terpusat, segala urusan pemerintahan jakarta menjadi tumpuan.

Dengan negara liberal dianggap sebagai cara yang sangat tepat dalam mempersatukan dengan cara pemberian kewenangan penuh terhadap pemerintahan negara bagian yang ada,serta adanya anggapan bahwa Pemerintaha yang sentralistik dinilai mambuat masyarakat menjadi apolitis,padahal menyebabkan perpecahan dan konflik.

Di dalam kehidupan sehari-hari,atas nama memperjuangkan aspirasi rakyat ,di titik wilayah yang ada di indonesia begitu banyak yang menyuarakan aspirasi daerahnya, sehingga tuntutan masyarakat tentang pemekaran wilaya yang sangat luar biasa terjadi di beberapa daerah. Dalam fenomena tersebut bahwa ternyata Hal menarik lainya yang dapat kita saksikan, sebagai dampak dari otonomi daerah dan terjadinya pemekaran wilayah di berbagai daerah yaitu pada pembagian wilayah yang ada di indonesia bukanlah pembagian administratif tapi pembagian klaster poliitik. Pemekaran daerah yang marak pada dekade terakhir ini hingga pemekaran di pertanyakan mengedepankan pelayanan bukankan pemekaran adalah sebuah bentuk pembagian kekuasaan para elit politik, yang mana pemekaran dapat digambarkan sebagai pembagian kekuasaan dari elit pusat yang ada di jakarta, kepada elit lokal yang ada di daerah yang mana otonomi daerah tidak lagi pada substansinya, sehingga desentralisasi yang menjadi pilihan saat ini tidaklah bersifat final

Sumber : www.google.com

PDRB perkapita tahun 2005-2009 di seluruh provinsi

Dalam menyusun rencana pembangunan yang baik, tentunya dibutuhkan data statistik yang memuat informasi tentang kondisi riil suatu daerah pada tahun tertentu, sehingga kebijakan dan strategi yang telah atau akan dilaksanakan dapat dimonitor dan dievaluasi dengan baik.Salah satu indikator yang dapat digunakan sebagai alat mengukur kemajuan pembangunan ekonomi suatu daerah adalah pendapatan per kapita. Angka ini diperoleh melalui nilai nominal PDRB dikurangi pajak tak langsung netto dan dikurangi lagi penyusutan kemudian dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

Fungsi dari  produk domestik regional bruto adalah sebagai berikut:

*PDRB per kapita dapat digunakan sebagai gambaran rata-rata pendapatan yang dihasilkan oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah atau daerah.

* PDRB per kapita diperoleh dari hasil pembagian antara PDRB dengan jumlah penduduk

Pada artikel ini, saya menggunakan data statistik PDRB per kapita berdasarkan harga konstan. Perhitungan PDRB per kapita atas dasar harga konstan dapat digunakan untuk mengukur perubahan volume produksi dan perkembangan produktivitas secara nyata, hal ini dikarenakan  tak ada lagi faktor pengaruh perubahan ataupun fluktuasi  harga.

Berdasarkan data yang saya dapat dari website BPS mengenai "PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2000, Menurut Provinsi, 2005-2009", saya menganilisa bahwa dari seluruh wilayah indonesia disimpulkan sebagai berikut

Pulau sumatra:

v  Provinsi yang memiliki PDRB terendah adalah: Bengkulu tahun 2005(3.984), tahun 2006(4.154),tahun 2007(4.353),tahun 2008*(4.497),tahun 2009**(4.609).

v  Provinsi yang memiliki PDRB tertinggi adalah : Kep.Riau tahun 2005(23.756),tahun 2006(24.304),tahun 2007(24.922),tahun 2008*(25.478),tahun 2009**(25.291)

      Pulau Jawa :

v  Provinsi yang memiliki PDRB terendah adalah : jawa tengah tahun 2005(4.488),tahun 2006(4.690),tahun 2007(4.914),tahun 2008*(5.143),tahun 2009**(5.346)

v  Provinsi yang memiliki PDRB tertinggi adalah : DKI jakarta tahun 2005(33.205),tahun 2006(34.837),tahun 2007(36.733),tahun 2008*(38.671),tahun 2009**(40.269)

      Pulau Sulawesi:

v  Provinsi yang memiliki PDRB terendah adalah : Gorontalo tahun 2005(2.166),tahun 2006(2.294),tahun 2007(2.436),tahun 2008*(2.593),tahun 2009**(2.755)

v  Provinsi yang memiliki PDRB tertinggi adalah : sulawesi utara tahun 2005(5.945),tahun 2006(6.222),tahun 2007(6.559),tahun 2008*(6.988),tahun 2009**(7.465)

      Pulau Kalimantan:

v  Provinsi yang memiliki PDRB terendah adalah :kalimantan selatan tahun 2005(7.066),tahun 2006(7.307),tahun 2007(7.632),tahun 2008*(7.990),tahun 2009**(8.272)

v   Provinsi yang memiliki PDRB tertinggi adalah :kalimantan timur tahun 2005(32.537),tahun 2006(32.689),tahun 2007(32.527),tahun 2008*(33.316),tahun 2009**(33.333)

    kepulauan lainnya:

v  provinsi papua memiliki PGRB tertinggi papua adalah : tahun 2005(11.479),tahun 2006(9.318),tahun 2007(9.526),tahun 2008**(9.264),tahun 2009**(10.931)

Kesimpulan :

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa PDRB per kapita provinsi di indonesia berfluktuasi tiap tahunnya. Kegiatan perekonomian disetiap daerah tumbuh karena bermacam aktifitas /kegiatan ekonomi yang timbul di daerah tersebut. Untuk mengamati dan menganalisis ekonomi suatu daerah, kegiatan perekonomiannya dikelompokkan kedalam beberapa sektor atau lapangan usaha. Pengelompokkan tersebut dimaksudkan untuk dapat melihat gambaran sektor-sektor ekonomi yang menentukan dan berpengaruh terhadap kehidupan ekonomi di daerah tersebut seperti yang tercakup dalam PDRB.

Sumber:
http://www.bps.go.id
http://www.google.com

.

sistem ekonomi

SISTEM EKONOMI INDONESIA

DEMOKRASI EKONOMI

Sesuai dengan pasal 33 undang-undang dasar 1945, perekonomian indonesia berdasarkan atas demokrasi ekonomi.

Demokrasi ekonomi bagian integral pembangunan nasional. Pembanguna nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan nasional indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat indonesia. Pembanguna ekonomi indonesia menghendaki bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Dalam demokrasi ekonomi harus dihindarkan terwujudnya sistem liberalisme dan saling memetikan serta menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain. Disamping itu perlu dihindari adalah sistem etatisme dimana negara beserta aparatur ekonomi negara bersifat dominan serta mendesak dan mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi diluar sektor negara.  

            Penjabaran demokrasi ekonomi sebagai landasan sistem ekonomi indonesia mencakup 6 bidang utama yaitu : Kelembagaan ekonomi, perangkat kebijaksanaan, pola pemanfaatan Sumber Daya, Distribusi Pendapatan, proses pengambilan keputusan dan sistem intensif.

            Demokrasi ekonomi sebagai dasar sistem ekonomi indonesia tidak berwujud menciptakan sistem ekonomi yang sama sekali baru, tetapi bertujuan memantapkan, memperbaiki dan menyempurnakan sistem ekonomi yang telah dikembangkan hingga dewasa.

            Dalam sistem ekonomi yang berdasarkan pada demokrasi ekonomi terdapat tiga bentuk usaha sebagai pelaku ekonomi usaha negara,koperasi dan usaha swasta yang saling berintegrasi dalam prosesd produksi dan distribusi barang dan jasa.didalam sistem ekonomi berdasarkan demokrasi ekonomi, pemerintah wajib mencegah penguasaan pasar oleh orang seorang atau kelompok dan monopoli yang merugikan masyarakat.

Perekonomian indonesia pada dasarnya merupakan  ekonomi pasar terkendali, perangkat kebijaksanaan ekonomi terutama mempunyai fungsi mempengaruhi permintaan dan penawaran untuk mengarahkan dan mengendalikan proses pembangunan.  Peran anggaran negara sangat menentukan dan digunakan oleh pemerintah untuk maksud-maksud :

·         Redistribusi sumber daya dalam rangka pemerataan

·         Pembangunan prasarana dasar yang vital bagi pembangunan

·         Kebijaksanaan pengendalian makro untuk menjaga stabilitas ekonomi

·         Penyediaan pelayanan dasar pemerintah bagi masyarakat

Anggaran negara perlu dijadikan wahana efektif bagi proses distribusi sumber daya untuk pemerataan.peranan efektif anggaran negara dalam sistem yang berlandaskan pada demokrasi ekonomi dapat tercapai apabila baik sisi perpajakan maupun sisis pembelanjaan berfunsi sebagai efektif dalam penunjang.

   Pemerintah menggunakan pajak sebagai salah satu untuk mendorong pemerataan tanpa      mengurangi fungsi utamanya.

         Kebijakan pemerataan pendapat mengutamakan peningkatan pendapatan dengan peningkatan pertisipasi masyarakat dalam kegiatan produktif.dalam rangka mewujudkan keadilan sosial, sistem ekonomi yang dilandaskkan pada demokrasi ekonomi melekukan pemerataan dalam pemilikan aset.

SUMBER :

BUKU EKONOMI INDONEASIA

Prof.Dr. Wan Usman, M.A.

Halaman : 159-169

Tanggal 26-02-2011

Jam 16:18:09

sistem ekonomi

1. -Menurut Dumairy (1966), Sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suat tatanan kehidupan.dikatakan pula bahwa suatu sistem ekonomi tidaklah harus berdiri sendiri, tetapi juga falsafah, padangan dan pola hidup masyarakat tempat berpijak

-Menurut Gilarso (1992:486) sistem ekonomi adalah keseluruhan tata cara untuk mengoordinasikan perilaku masyarakat dalam menjalankan kegiatan ekonomi (produksi, distribusi, konsumsi, investasi, dan sebagainya) sehingga menjadi satu kesatuan yang teratur dan dinamis, dan kekacauan dapat dihindari.

2. . Macam macam sistem ekonomi :

• *Ekonomi tradisional : merupakan sisitem ekonomi yang diterapkan oleh masyarakat tradisional secara turun menurun dengan hanya mengandalkan alam dan tenaga kerja.
• *Ekonomi pasar : suatu sistem ekonomi dimana seluruh kegiatan ekonomi mulai dari produksi, distribusi dan konsumsi diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar
• *Ekonomi komando : sistem ekonomi dimana peran pemerintah sangat dominan dan berpengaruh dalam mengendalikan prekonomian pada sistem ini pemrintah menentukan barang dan jasa apa yang akan diproduksi
• *Ekonomi campuran : merupakan dari sistem ekonomi pasar dan terpusat, dimana pemerintah dan swasta saling berinteraksi dalam memecahkan masalah
• #Sistem perekonomian liberal : untuk menunjukan bahwa sistem ini memberi kebebasan yang cukup besar bagi individu-individu atau unit unit perekonomian untuk melakukan yang terbaik bagi kpentingannya masing-masing (1)
• # sistem sosialis : usaha yang digerakan oleh suatu pemerintah diktator plroletariat untuk menciptakan kekeyaan meterial.(2)

SUMBER :

1. www.google.com
2. * www.googl.com

#(1) buku perkembangan pemikiran ekonomi

Cetakan pertama, januari 1995

Penerbit (PT raja grafindo persada, jakarta )

DRS.deliarnov, M.Sc.

Halaman: 47

#(2) buku perkembangan pemikiran ekonomi

Cetakan pertama, januari 1995

Penerbit ( PT raja grafindo persada, jakarta)

DRS.deliarnov, M.Sc.

Halaman: 79

Tanggal 23-02-2011

Jam 19:22:12

tugas 9

1. 1. perkenalan : penjualan lambat, promosi besar, belum ada laba
    2. pertumbuhan : laba, produk diterima di pasar
    3. pertentangan : penjualan, laba, promosi, adanya diversifikasi produk
    4. keusangan : penjualan, laba, pailit
    5. keputusan untuk memberi merk karena : meningkatkan nilai produk, strategi produk

*

2. Tahap ke 3
contoh: Aqua, Baygon,Indomie

3.* Diversifikasi produk merupakan salah satu cara untuk meningkatkan volume penjualan yang dapat dilakukan oleh perusahaan terutama jika perusahaan tersebut telah berada dalam tahap kedewasaan. Dengan diversifikasi produk, suatu perusahaan tidak akan bergantung pada satu jenis produknya saja. Tetapi perusahaan juga dapat mengandalkan jenis produk lainnya (produk diversifikasi). Karena jika salah satu jenis produknya tengah mengalami penurunan, maka akan dapat teratasi dengan produk jenis lainnya. Di sisi lain sejumlah perusahaan melakukan diversifikasi usaha guna mengantisipasi ancaman krisis yang muncul.

SUMBER:  * www.google.com

tugas 8

1.   1    Dalam bisnis internasional dikenal dua transaksi bisnis internasional, yaitu ;
a. Perdagangan Internasional (International Trade)
Dalam hal perdagangan internasional yang merupakan transaksi antar Negara itu biasanya dilakukan dengan cara tradisional yaitu dengan cara ekspor dan impor. Dengan adanya transaksi ekspor dan impor tersebut maka akan timbul “NERACA PERDAGANGAN ANTAR NEGARA” atau “BALANCE OF TRADE”. Suatu Negara dapat memiliki Surplus Neraca Perdagangan atau Devisit Neraca Perdagangannya. Neraca perdagangan yang surplus menunjukan keadaan dimana Negara tersebut memiliki nilai ekspor yang lebih besar dibandingkan dengan nilai impor yang dilakukan dari Negara partner dagangnya. Dengan neraca perdagangan yang mengalami surplus ini maka apabila keadaan yang lain konstan maka aliran kas masuk ke Negara itu akan lebih besar dengan aliran kas keluarnya ke Negara partner dagangnya tersebut. Besar kecilnya aliran uang kas masuk dan keluar antar Negara tersebut sering disebut sebagai “NERACA PEMBAYARAN” atau “BALANCE OF PAYMENTS”. Dalam hal ini neraca pembayaran yang mengalami surplus ini sering juga dikatakan bahwa Negara ini mengalami PERTAMBAHAN DEVISA NEGARA. Sebaliknya apabila Negara itu mengalami devisit neraca perdagangannya maka berarti nilai impornya melebihi nilai ekspor yang dapat dilakukannya dengan Negara lain tersebut. Dengan demikian maka Negara tersebut akan mengalami devisit neraca pembayarannya dan akan menghadapi PENGURANGAN DEVISA NEGARA.

b. Pemasaran International (International Marketing)
Pemasaran internasional yang sering disebut sebagai Bisnis Internasional (International Busines) merupakan keadaan dimana suatu perusahaan dapat terlibat dalam suatu transaksi bisnis dengan Negara lain, perusahaan lain ataupun masyarakat umum di luar negeri. Transaksi bisnis internasional ini pada umumnya merupakan upaya untuk memasarkan hasil produksi di luar negeri. Dalam hal semacam ini maka pengusaha tersebut akan terbebas dari hambatan perdagangan dan tarif bea masuk karena tidak ada transaksi ekspor impor. Dengan masuknya langsung dan melaksanakan kegiatan produksi dan pemasaran di negeri asing maka tidak terjadi kegiatan ekspor impor. Produk yang dipasarkan itu tidak saja berupa barang akan tetapi dapat pula berupa jasa. Transaksi bisnis internasional semacam ini dapat ditempuh dengan berbagai cara antara lain :
- Licencing
- Franchising
- Management Contracting
- Marketing in Home Country by Host Country
- Joint Venturing
- Multinational Coporation (MNC)
Semua bentuk transaksi internasional tersebut diatas akan memerlukan transaksi pembayaran yang sering disebut sebagai Fee. Dalam hal itu Negara atau Home Country harus membayar sedangkan pengirim atau Host Country akan memperoleh pembayaran fee tersebut.
Pengertian perdagangan internasional dengan perusahaan internasional sering dikacaukan atau sering dianggap sama saja, akan tetapi seperti kita lihat dalam uraian diatas ternyata memang berbeda. Perbedaan utama terletak pada perlakuannya dimana perdagangan internasinol dilakukan oleh Negara sedangkan pemasaran internasional adalah merupakan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Disamping itu pemasaran internasional menentukan kegiatan bisnis yang lebih aktif serta lebih progresif dari pada perdagangan internasional.

2. Tahap dalam memasuki bisnis internasional pada umumnya terlibat atau melibatkan diri secara bertahap dari tahap yang paling sederhana yang tidak mengandung resiko sampai dengan tahap yang paling kompleks dan mengandung risiko bisnis yang sangat tinggi. Adapun tahap tersebut secara kronologis adalah sebagai berikut :
1. Ekspor Insidentil
2. Ekspor Aktif
3. Penjualan Lisensi
4. Franchising
5. Pemasaran di Luar Negeri
6. Produksi dan Pemasaran di Luar Negeri
1. EKSPOR INSIDENTIL (INCIDENT At EXPORT)
Dalam rangka untuk masuk ke dalam dunia bisnis Internasional suatu perusahaan pada umumnya dimulai dari suatu keterlibatan yang paling awal yaitu dengan melakukan ekspor insidentil. Dalam tahap awal ini pada umumnya terjadi pada saat adanya kedatangan orang asing di negeri kita kemudian dia membeli barang-barang dan kemudian kita harus mengirimkannya ke negeri asing itu.
2. EKSPOR AKTIF (ACTIVE EXPORT)
Tahap terdahulu itu kemudian dapat berkembang terus dan kemudian terjalinlah hubungan bisnis yang rutin dan kontinyu dan bahkan transaksi tersebut makin lama akan semakin aktif. Keaktifan hubungan transaksi bisnis tersebut ditandai pada umumnya dengan semakin berkembangnya jumlah maupun jenis komoditi perdagangan Internasional tersebut. Dalam tahap aktif ini perusahaan negeri sendiri mulai aktif untuk melaksanakan manajemen atas transaksi itu. Tidak seperti tahap awal di mana pengusaha hanya bertindak pasif. Oleh karena itu dalam tahap ini sering pula disebut sebagai tahap “ekspor aktif”, sedangkan tahap pertama tadi disebut tahap pembelian atau “Purchasing”.
3. PENJUAlAN LISENSI (LICENSING)
Tahap berikutnya adalah tahap penjualan Iisensi. Dalam tahap ini Negara pendatang menjual lisensi atau merek dari produknya kepada negara penerima. Dalam tahap yang dijual adalah hanya merek atau lisensinya saja, sehingga negara penerima dapat melakukan manajemen yang cukup luas terhadap pemasaran maupun proses produksinya termasuk bahan baku serta peralatannya. Untuk keperluan pemakaian lisensi tersebut maka perusahaan dan negara penerima harus membayar fee atas lisensi itu kepada perusahaan asing tersebut.
4. FRANCHISING
Tahap berikutnya merupakan tahap yang lebih aktif lagi yaitu perusahaan di suatu negara menjual tidak hanya lisensi atau merek dagangnya saja akan tetapi lengkap dengan segala atributnya termasuk peralatan, proses produksi, resep-resep campuran proses produksinya, pengendalian mutunya, pengawasan mutu bahan baku maupun barang jadinya, serta bentuk pelayanannya. Cara ini sering dikenal sebagai bentuk “Franchising”. Dalam hal bentuk Franchise ini maka perusahaan yang menerima disebut sebagai “Franchisee” sedangkan perusahaan pemberi disebut sebagai “Franchisor”. Bentuk ini pada umumnya berhasil bagi jenis usaha tertentu misalnya makanan, restoran, supermarket, fitness centre dan sebagainya.
Beberapa contoh kongkrit dari bentuk ini adalah KFC (Kentucky Fried Chiken), Mc Donalds, California Fried Chiken dan sebagainya. Bentuk ini pada saat ini berkembang tidak saja antarnegara akan tetapi saat ini juga terdapat bentuk-bentuk franchise yang terjadi di dalam suatu negara itu sendiri.
Sebagai contoh untuk Indonesia adaIah Es Teler 77, Ayam Goreng NY. Suharti, Hero Supermarket dan lain sebagainya. Bentuk Franchise yang pada saat ini populer di negeri kita dan juga di negara lain dan banyak dilaksanakan di dalam negeri sendiri antar perusahaan domestik ini memiliki beberapa kebaikan yang antara lain :
a. Manajemen sistem yang sudah teruji.
b. Memiliki nama yang sudah terkenal.
c. Performance record yang sudah mapan untuk alat penilaian.
Sebaliknya bentuk ini juga memiliki kejelekan yaitu :
a. Biaya tinggi untuk menrlapatkan Franchise
b. Keputusan bisnis akan dibatasi oleh Francilisor
c. Sangat dipengaruhi oleh kegagalan dari bentuk Franchise lain. Apabila terdapat kegagalan yang satu akan timbul anggapan bahwa bentuk franchise yang lain pun jelek juga.
5. PEMASARAN DI LUAR NEGERI
Tahap berikutnya adalah bentuk Pemasaran di Luar negeri. Bentuk ini akan memerlukan intensitas manajemen serta keterlibatan yang lebih tinggi karena perusahaan pendatang (Host Country) haruslah betul-betul secara aktif dan mandiri untuk melakukan manajemen pemasaran bagi produknya itu di negeri asing (Home Country). Lain dengan tahap-tahap sebelumnya maka manajemen pemasaran masih tetap berada dalam tanggung jawab dari perusahaan di negara penerima. Dalam hal itu maka perusahaan itu akan mengetahui lebih pasti tentang perilaku konsumennya yang tidak lain dan tidak asing baginya karena mereka adalah juga orang-orang setempat atau penduduk setempat pula. Lain halnya dalam tahap ini maka pengusaha pendatang yang nota bene adalah orang asing harus mampu untuk mengetahui perilaku serta kebiasaan yang ada di negeri penerima itu sehingga dapat dilakukan program-program pemasaran yang efektif. Tahap ini sering pula disebut sebagai tahap “Pemasaran Aktif” atau “Active Marketing”.
6. PRODUKSI DAN PEMASARAN DI LUAR NEGERI (Total International Business)
Tahap yang terakhir adalah tahap yang paling intensif dalam melibatkan diri pada bisnis internasional yaitu tahap “Produksi dan Pemasaran di Luar Negeri”. Tahap ini juga disebut sebagai “Total International Business”. Bentuk inilah yang menimbulkan MNC (Multy National Corporation) yaitu Perusahaan Multi Nasional. Dalam tahap ini perusahaan asing datang dan mendirikan perusahaan di negeri asing itu lengkap dengan segala modalnya, Ialu melakukan proses produksi di negeri itu, kemudian menjuaI hasil produksinya itu di negeri itu juga dan bahkan mungkin lalu dijualnya ke negara asing lagi sebagai ekspor dari negeri penerima tersebut. Bentuk ini memiliki unsur positif bagi negara yang sedang berkembang karena dalam bentuk ini negara penerima tidak perlu menyediakan modal yang sangat banyak untuk mendirikan pabrik tersebut yang pada umumnya negara berkembang masih miskin dana untuk pembangunan bangsanya.
Suatu negara yang ingin melindungi salah satu cabang industrinya di dalam negeri akan selalu mengenakan tarif bea masuk yang tinggi terhadap masuknya barang-barang hasil industri yang bersangkutan dari negara asing ke negerinya itu. Hal ini wajar karena apabila tidak maka impor barang hasil industri dari negara asing itu akan menyaingi dan kemudian mematikan cabang industri tersebut di dalam negerinya sendiri. Tarif bea masuk tersebut akan diberlakukan sedemikian rupa tingginya sehingga menjadikan harga jual barang-barang yang diimpor itu nanti akan lebih tinggi daripada harga barang tersebut yang dibuat oleh industri di dalam negerinya sendiri itu.
Hambatan perdagangan adalah antara lain berupa pemilihan partner dagang dari suatu negara tertentu saja yang biasanya partner tersebut dipilih atas dasar pertimbangan baik ekonomis maupun nonekonomis. Dalam hal ini misalnya saja hanya dari negara-negara yang serumpun ataupun yang menjadi kelompok ekonomi tertentu seperti MEE (Masyarakat Ekonomi Eropa atau Europian Economic Community), begitu pula ASEAN yang pada saat ini membentuk AFTA (Asean’s Free Trade Area). Selain itu negaia-negara di Amerika Utara dan Kanada juga membentuk blok perdagangan seperti itu yang disebutnya sebagai NAFTA (North American Free Trade Agreement) dan sebagainya. Lebih dari itu bahkan seringkali proteksi macam ini dilakukan atas dasar pertimbangan militer yaitu hanya negara-negara yang tergabung dalam suatu pakta pertahanan militer tertentu saja.
Suatu cara lain yang sering dipergunakan oleh suatu negara untuk membatasi impor suatu komoditi tertentu adalah dengan menetapkan “Quota Impor”. Dalam hal ini negara tersebut menentukan bahwa untuk komoditi tertentu hanya dapat diimpor sampai dengan jumlah tertentu saja dan tidak diperkenankan melebihi jumlah quota yang telah ditentukan. Oleh sebab itulah maka bagi Indonesia yang ingin melebarkan jalur perdagangan internasionalnya selalu mencari negara-negara lain yang tidak mengenakan quota terhadap barang dagangan kita. Negara yang tidak menetapkan quota lalu disebut sebagai “Negara nonquota”.
Cara lain lagi yang terasa sangat keras adalah dengan melakukan “embargo”. Dengan cara demikian maka negara tersebut melarang masuknya semua komoditi yang datang dari suatu negara tertentu yang dikenakan embargo tersebut. Sebagai contoh negara Irak setelah kalah perang dalam perang teluk dan tidak mau mematuhi ketentuan PBB untuk memusnahkan senjata nuklirnya lalu dikenai sanksi embargo oleh semua negara di seluruh dunia. Dengan embargo itu maka Irak mengalami penderitaan ekonomi yang akhirnya lalu memenuhi tuntutan PBB dan kemudian berhasil mengendorkan embargo tersebut.
Masih ada satu bentuk lain lagi bagi suatu negara untuk membatasi Impor dari negara lain yaitu dengan cara yang sering disebut sebagai “Exchange Control” atau dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai “Imbal Beli”. Dengan cara ini maka setiap negara yang akan menjual barangnya ke suatu negara maka dia harus juga membeli komoditi dari negara tersebut. Dengan cara ini maka apabila negara itu tidak membeli komoditi imbalan maka transaksi Impor itu pun akan gagal.

3. Beberapa hambatan dalam dalam memasuki bisnis internasional yaitu :
1. Batasan perdagangan dan tarif bea masuk
2. Perbedaan bahasa, social budaya/cultural
3. Kondisi politik dan hokum/perundang-undangan
4. Hambatan operasional
5. perusahaan multinasional

SUMBER:
www.google.com