Koperasi

Sejarah Koperasi Di Indonesia

Sejarah singkat gerakan koperasi bermula pada abad ke-20 yang pada umumnya merupakan hasil dari usaha yang tidak spontan dan tidak dilakukan oleh orang-orang yang sangat kaya. Koperasi tumbuh dari kalangan rakyat, ketika penderitaan dalam lapangan ekonomi dan sosial yang ditimbulkan oleh sistem kapitalisme semakin memuncak

Pada tahun 1896 seorang Pamong Praja Patih R.Aria Wiria Atmaja di purwokerto mendirikan sebuah Bank untuk para pegawai negeri (priyayi). Ia terdorong oleh keinginannya untuk menolong para pegawai yang makin menderita karena terjerat oleh lintah darat yang memberikan pinjaman dengan bunga yang tinggi.

Selain pegawai negeri juga para petani perlu dibantu karena mereka makin menderita karena tekanan para pengijon. Ia juga menganjurkan mengubah bank tersebut menjadi koperasi.

Fungsi Dan Peranan Koperasi Di Indonesi

Menurut Undang-undang No. 25 tahun 1992 Pasal 4, koperasi memiliki fungsi dan peranan antara lain :

o       mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota dan masyarakat

o       mempertinggi kualitas kehidupan manusia

o       mengembangkan perekonomian nasional

o       mengembangkan kreativitas dan jiwa berorganisasi bagi pelajar bangsa

Arti Lambang Koperasi

a)     Perisai : Upaya keras yang ditempuh secara terus menerus. Hanya orang yang pekerja keras yang bisa menjadi calon Anggota dengan memenuhi beberapa persyaratannya

b)    Rantai (di sebelah kiri : Ikatan kekeluargaan, persatuan dan persahabatan yang kokoh. Bahwa anggota sebuah Koperasi adalah Pemilik Koperasi tersebut, maka semua Anggota menjadi bersahabat, bersatu dalam kekeluargaan, dan yang mengikat sesama anggota adalah hukum yang dirancang sebagai Anggaran Dasar (AD) / Anggaran Rumah Tangga (ART) Koperasi. Dengan bersama-sama bersepakat mentaati AD/ART, maka Padi dan Kapas akan mudah diperoleh

c)     Kapas dan Padi (di sebelah kanan : Kemakmuran anggota koperasi secara khusus dan rakyat secara umum yang diusahakan oleh koperasi. Kapas sebagai bahan dasar sandang (pakaian), dan Padi sebagai bahan dasar pangan (makanan). Mayoritas sudah disebut makmur-sejahtera jika cukup sandang dan pangan

d)    Timbangan : Keadilan sosial sebagai salah satu dasar koperasi. Biasanya menjadi simbol hukum. Semua Anggota koperasi harus adil dan seimbang antara "Rantai" dan "Padi-Kapas", antara "Kewajiban" dan "Hak". Dan yang menyeimbangkan itu adalah Bintang dalam Perisai

e)     Bintang : Dalam perisai yang dimaksud adalah pancasila, merupakan landasan ideal koperasi. Bahwa Anggota Koperasi yang baik adalah yang mengindahkan nilai-nilai keyakinan dan kepercayaan, yang mendengarkan suara hatinya. Perisai bisa berarti "tubuh", dan Bintang bisa diartikan "Hati".

f)      Pohon Beringin : Simbol kehidupan, sebagaimana pohon dalam Gunungan wayang yang dirancang oleh Sunan Kalijaga. Dahan pohon disebut kayu (dari bahasa Arab "Hayyu"/kehidupan). Timbangan dan Bintang dalam Perisai menjadi nilai hidup yang harus dijunjung tinggi.

g)     Koperasi Indonesia : Koperasi yang dimaksud adalah koperasi rakyat Indonesia, bukan Koperasi negara lain. Tata-kelola dan tata-kuasa perkoperasian di luar negeri juga baik, namun sebagai Bangsa Indonesia harus punya tata-nilai sendiri

h)     Warna Merah Putih : Warna merah dan putih yang menjadi background logo menggambarkan sifat nasional Indonesia




SUMBER : www.google.com

OTONOMI DAERAH DI INDONESIA

 Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

Pelaksanaan desentralisasi di Indonesia berpusat pada pembentukan daerah-daerah otonom dan penyerahan/pelimpahan sebagian kekuasaan dan kewenangan pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sebagian sebagian kekuasaan dan kewenangan tersebut.

pemerintahan pada zaman ordebaru yang dinilai pemerintahan yang sangat sentralistik yang kesemuanya dikomandoi pemerintah nasional.                          Penyelenggaraan diharapkan berjalan dengan baik sehingga sangat dimungkinkan terjadinya pembagian kekuasaan atau kewenangan mengelolah pemerintahan. ada dua sumber otoritas, yaitu ada pada pemerintah nasional dan otoritas ada pada pemerintah sub nasional atau masyarakat.

negara kesatuan danlam mempersatukan dengan cara sepenuhnya otoritas berada pada pemerintah pusat. Sehingga menganggap bahwa negara ini dapat disatukan dengan cara semua urusan pemerintahan yang ada semua di komandoi oleh pemerintah pusat, dan hal ini pula yang terjadi di indonesia pada pemerintahan orde lama dibawah kepemimpinan presiden soeharto, yang sangat terkenal dengan bentuk pemerintahan yang sangat sentralistik atau terpusat, segala urusan pemerintahan jakarta menjadi tumpuan.

Dengan negara liberal dianggap sebagai cara yang sangat tepat dalam mempersatukan dengan cara pemberian kewenangan penuh terhadap pemerintahan negara bagian yang ada,serta adanya anggapan bahwa Pemerintaha yang sentralistik dinilai mambuat masyarakat menjadi apolitis,padahal menyebabkan perpecahan dan konflik.

Di dalam kehidupan sehari-hari,atas nama memperjuangkan aspirasi rakyat ,di titik wilayah yang ada di indonesia begitu banyak yang menyuarakan aspirasi daerahnya, sehingga tuntutan masyarakat tentang pemekaran wilaya yang sangat luar biasa terjadi di beberapa daerah. Dalam fenomena tersebut bahwa ternyata Hal menarik lainya yang dapat kita saksikan, sebagai dampak dari otonomi daerah dan terjadinya pemekaran wilayah di berbagai daerah yaitu pada pembagian wilayah yang ada di indonesia bukanlah pembagian administratif tapi pembagian klaster poliitik. Pemekaran daerah yang marak pada dekade terakhir ini hingga pemekaran di pertanyakan mengedepankan pelayanan bukankan pemekaran adalah sebuah bentuk pembagian kekuasaan para elit politik, yang mana pemekaran dapat digambarkan sebagai pembagian kekuasaan dari elit pusat yang ada di jakarta, kepada elit lokal yang ada di daerah yang mana otonomi daerah tidak lagi pada substansinya, sehingga desentralisasi yang menjadi pilihan saat ini tidaklah bersifat final

Sumber : www.google.com

PDRB perkapita tahun 2005-2009 di seluruh provinsi

Dalam menyusun rencana pembangunan yang baik, tentunya dibutuhkan data statistik yang memuat informasi tentang kondisi riil suatu daerah pada tahun tertentu, sehingga kebijakan dan strategi yang telah atau akan dilaksanakan dapat dimonitor dan dievaluasi dengan baik.Salah satu indikator yang dapat digunakan sebagai alat mengukur kemajuan pembangunan ekonomi suatu daerah adalah pendapatan per kapita. Angka ini diperoleh melalui nilai nominal PDRB dikurangi pajak tak langsung netto dan dikurangi lagi penyusutan kemudian dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

Fungsi dari  produk domestik regional bruto adalah sebagai berikut:

*PDRB per kapita dapat digunakan sebagai gambaran rata-rata pendapatan yang dihasilkan oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah atau daerah.

* PDRB per kapita diperoleh dari hasil pembagian antara PDRB dengan jumlah penduduk

Pada artikel ini, saya menggunakan data statistik PDRB per kapita berdasarkan harga konstan. Perhitungan PDRB per kapita atas dasar harga konstan dapat digunakan untuk mengukur perubahan volume produksi dan perkembangan produktivitas secara nyata, hal ini dikarenakan  tak ada lagi faktor pengaruh perubahan ataupun fluktuasi  harga.

Berdasarkan data yang saya dapat dari website BPS mengenai "PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2000, Menurut Provinsi, 2005-2009", saya menganilisa bahwa dari seluruh wilayah indonesia disimpulkan sebagai berikut

Pulau sumatra:

v  Provinsi yang memiliki PDRB terendah adalah: Bengkulu tahun 2005(3.984), tahun 2006(4.154),tahun 2007(4.353),tahun 2008*(4.497),tahun 2009**(4.609).

v  Provinsi yang memiliki PDRB tertinggi adalah : Kep.Riau tahun 2005(23.756),tahun 2006(24.304),tahun 2007(24.922),tahun 2008*(25.478),tahun 2009**(25.291)

      Pulau Jawa :

v  Provinsi yang memiliki PDRB terendah adalah : jawa tengah tahun 2005(4.488),tahun 2006(4.690),tahun 2007(4.914),tahun 2008*(5.143),tahun 2009**(5.346)

v  Provinsi yang memiliki PDRB tertinggi adalah : DKI jakarta tahun 2005(33.205),tahun 2006(34.837),tahun 2007(36.733),tahun 2008*(38.671),tahun 2009**(40.269)

      Pulau Sulawesi:

v  Provinsi yang memiliki PDRB terendah adalah : Gorontalo tahun 2005(2.166),tahun 2006(2.294),tahun 2007(2.436),tahun 2008*(2.593),tahun 2009**(2.755)

v  Provinsi yang memiliki PDRB tertinggi adalah : sulawesi utara tahun 2005(5.945),tahun 2006(6.222),tahun 2007(6.559),tahun 2008*(6.988),tahun 2009**(7.465)

      Pulau Kalimantan:

v  Provinsi yang memiliki PDRB terendah adalah :kalimantan selatan tahun 2005(7.066),tahun 2006(7.307),tahun 2007(7.632),tahun 2008*(7.990),tahun 2009**(8.272)

v   Provinsi yang memiliki PDRB tertinggi adalah :kalimantan timur tahun 2005(32.537),tahun 2006(32.689),tahun 2007(32.527),tahun 2008*(33.316),tahun 2009**(33.333)

    kepulauan lainnya:

v  provinsi papua memiliki PGRB tertinggi papua adalah : tahun 2005(11.479),tahun 2006(9.318),tahun 2007(9.526),tahun 2008**(9.264),tahun 2009**(10.931)

Kesimpulan :

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa PDRB per kapita provinsi di indonesia berfluktuasi tiap tahunnya. Kegiatan perekonomian disetiap daerah tumbuh karena bermacam aktifitas /kegiatan ekonomi yang timbul di daerah tersebut. Untuk mengamati dan menganalisis ekonomi suatu daerah, kegiatan perekonomiannya dikelompokkan kedalam beberapa sektor atau lapangan usaha. Pengelompokkan tersebut dimaksudkan untuk dapat melihat gambaran sektor-sektor ekonomi yang menentukan dan berpengaruh terhadap kehidupan ekonomi di daerah tersebut seperti yang tercakup dalam PDRB.

Sumber:
http://www.bps.go.id
http://www.google.com

.

sistem ekonomi

SISTEM EKONOMI INDONESIA

DEMOKRASI EKONOMI

Sesuai dengan pasal 33 undang-undang dasar 1945, perekonomian indonesia berdasarkan atas demokrasi ekonomi.

Demokrasi ekonomi bagian integral pembangunan nasional. Pembanguna nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan nasional indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat indonesia. Pembanguna ekonomi indonesia menghendaki bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Dalam demokrasi ekonomi harus dihindarkan terwujudnya sistem liberalisme dan saling memetikan serta menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain. Disamping itu perlu dihindari adalah sistem etatisme dimana negara beserta aparatur ekonomi negara bersifat dominan serta mendesak dan mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi diluar sektor negara.  

            Penjabaran demokrasi ekonomi sebagai landasan sistem ekonomi indonesia mencakup 6 bidang utama yaitu : Kelembagaan ekonomi, perangkat kebijaksanaan, pola pemanfaatan Sumber Daya, Distribusi Pendapatan, proses pengambilan keputusan dan sistem intensif.

            Demokrasi ekonomi sebagai dasar sistem ekonomi indonesia tidak berwujud menciptakan sistem ekonomi yang sama sekali baru, tetapi bertujuan memantapkan, memperbaiki dan menyempurnakan sistem ekonomi yang telah dikembangkan hingga dewasa.

            Dalam sistem ekonomi yang berdasarkan pada demokrasi ekonomi terdapat tiga bentuk usaha sebagai pelaku ekonomi usaha negara,koperasi dan usaha swasta yang saling berintegrasi dalam prosesd produksi dan distribusi barang dan jasa.didalam sistem ekonomi berdasarkan demokrasi ekonomi, pemerintah wajib mencegah penguasaan pasar oleh orang seorang atau kelompok dan monopoli yang merugikan masyarakat.

Perekonomian indonesia pada dasarnya merupakan  ekonomi pasar terkendali, perangkat kebijaksanaan ekonomi terutama mempunyai fungsi mempengaruhi permintaan dan penawaran untuk mengarahkan dan mengendalikan proses pembangunan.  Peran anggaran negara sangat menentukan dan digunakan oleh pemerintah untuk maksud-maksud :

·         Redistribusi sumber daya dalam rangka pemerataan

·         Pembangunan prasarana dasar yang vital bagi pembangunan

·         Kebijaksanaan pengendalian makro untuk menjaga stabilitas ekonomi

·         Penyediaan pelayanan dasar pemerintah bagi masyarakat

Anggaran negara perlu dijadikan wahana efektif bagi proses distribusi sumber daya untuk pemerataan.peranan efektif anggaran negara dalam sistem yang berlandaskan pada demokrasi ekonomi dapat tercapai apabila baik sisi perpajakan maupun sisis pembelanjaan berfunsi sebagai efektif dalam penunjang.

   Pemerintah menggunakan pajak sebagai salah satu untuk mendorong pemerataan tanpa      mengurangi fungsi utamanya.

         Kebijakan pemerataan pendapat mengutamakan peningkatan pendapatan dengan peningkatan pertisipasi masyarakat dalam kegiatan produktif.dalam rangka mewujudkan keadilan sosial, sistem ekonomi yang dilandaskkan pada demokrasi ekonomi melekukan pemerataan dalam pemilikan aset.

SUMBER :

BUKU EKONOMI INDONEASIA

Prof.Dr. Wan Usman, M.A.

Halaman : 159-169

Tanggal 26-02-2011

Jam 16:18:09

sistem ekonomi

1. -Menurut Dumairy (1966), Sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suat tatanan kehidupan.dikatakan pula bahwa suatu sistem ekonomi tidaklah harus berdiri sendiri, tetapi juga falsafah, padangan dan pola hidup masyarakat tempat berpijak

-Menurut Gilarso (1992:486) sistem ekonomi adalah keseluruhan tata cara untuk mengoordinasikan perilaku masyarakat dalam menjalankan kegiatan ekonomi (produksi, distribusi, konsumsi, investasi, dan sebagainya) sehingga menjadi satu kesatuan yang teratur dan dinamis, dan kekacauan dapat dihindari.

2. . Macam macam sistem ekonomi :

• *Ekonomi tradisional : merupakan sisitem ekonomi yang diterapkan oleh masyarakat tradisional secara turun menurun dengan hanya mengandalkan alam dan tenaga kerja.
• *Ekonomi pasar : suatu sistem ekonomi dimana seluruh kegiatan ekonomi mulai dari produksi, distribusi dan konsumsi diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar
• *Ekonomi komando : sistem ekonomi dimana peran pemerintah sangat dominan dan berpengaruh dalam mengendalikan prekonomian pada sistem ini pemrintah menentukan barang dan jasa apa yang akan diproduksi
• *Ekonomi campuran : merupakan dari sistem ekonomi pasar dan terpusat, dimana pemerintah dan swasta saling berinteraksi dalam memecahkan masalah
• #Sistem perekonomian liberal : untuk menunjukan bahwa sistem ini memberi kebebasan yang cukup besar bagi individu-individu atau unit unit perekonomian untuk melakukan yang terbaik bagi kpentingannya masing-masing (1)
• # sistem sosialis : usaha yang digerakan oleh suatu pemerintah diktator plroletariat untuk menciptakan kekeyaan meterial.(2)

SUMBER :

1. www.google.com
2. * www.googl.com

#(1) buku perkembangan pemikiran ekonomi

Cetakan pertama, januari 1995

Penerbit (PT raja grafindo persada, jakarta )

DRS.deliarnov, M.Sc.

Halaman: 47

#(2) buku perkembangan pemikiran ekonomi

Cetakan pertama, januari 1995

Penerbit ( PT raja grafindo persada, jakarta)

DRS.deliarnov, M.Sc.

Halaman: 79

Tanggal 23-02-2011

Jam 19:22:12

tugas 9

1. 1. perkenalan : penjualan lambat, promosi besar, belum ada laba
    2. pertumbuhan : laba, produk diterima di pasar
    3. pertentangan : penjualan, laba, promosi, adanya diversifikasi produk
    4. keusangan : penjualan, laba, pailit
    5. keputusan untuk memberi merk karena : meningkatkan nilai produk, strategi produk

*

2. Tahap ke 3
contoh: Aqua, Baygon,Indomie

3.* Diversifikasi produk merupakan salah satu cara untuk meningkatkan volume penjualan yang dapat dilakukan oleh perusahaan terutama jika perusahaan tersebut telah berada dalam tahap kedewasaan. Dengan diversifikasi produk, suatu perusahaan tidak akan bergantung pada satu jenis produknya saja. Tetapi perusahaan juga dapat mengandalkan jenis produk lainnya (produk diversifikasi). Karena jika salah satu jenis produknya tengah mengalami penurunan, maka akan dapat teratasi dengan produk jenis lainnya. Di sisi lain sejumlah perusahaan melakukan diversifikasi usaha guna mengantisipasi ancaman krisis yang muncul.

SUMBER:  * www.google.com