OTONOMI DAERAH DI INDONESIA

 Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

Pelaksanaan desentralisasi di Indonesia berpusat pada pembentukan daerah-daerah otonom dan penyerahan/pelimpahan sebagian kekuasaan dan kewenangan pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sebagian sebagian kekuasaan dan kewenangan tersebut.

pemerintahan pada zaman ordebaru yang dinilai pemerintahan yang sangat sentralistik yang kesemuanya dikomandoi pemerintah nasional.                          Penyelenggaraan diharapkan berjalan dengan baik sehingga sangat dimungkinkan terjadinya pembagian kekuasaan atau kewenangan mengelolah pemerintahan. ada dua sumber otoritas, yaitu ada pada pemerintah nasional dan otoritas ada pada pemerintah sub nasional atau masyarakat.

negara kesatuan danlam mempersatukan dengan cara sepenuhnya otoritas berada pada pemerintah pusat. Sehingga menganggap bahwa negara ini dapat disatukan dengan cara semua urusan pemerintahan yang ada semua di komandoi oleh pemerintah pusat, dan hal ini pula yang terjadi di indonesia pada pemerintahan orde lama dibawah kepemimpinan presiden soeharto, yang sangat terkenal dengan bentuk pemerintahan yang sangat sentralistik atau terpusat, segala urusan pemerintahan jakarta menjadi tumpuan.

Dengan negara liberal dianggap sebagai cara yang sangat tepat dalam mempersatukan dengan cara pemberian kewenangan penuh terhadap pemerintahan negara bagian yang ada,serta adanya anggapan bahwa Pemerintaha yang sentralistik dinilai mambuat masyarakat menjadi apolitis,padahal menyebabkan perpecahan dan konflik.

Di dalam kehidupan sehari-hari,atas nama memperjuangkan aspirasi rakyat ,di titik wilayah yang ada di indonesia begitu banyak yang menyuarakan aspirasi daerahnya, sehingga tuntutan masyarakat tentang pemekaran wilaya yang sangat luar biasa terjadi di beberapa daerah. Dalam fenomena tersebut bahwa ternyata Hal menarik lainya yang dapat kita saksikan, sebagai dampak dari otonomi daerah dan terjadinya pemekaran wilayah di berbagai daerah yaitu pada pembagian wilayah yang ada di indonesia bukanlah pembagian administratif tapi pembagian klaster poliitik. Pemekaran daerah yang marak pada dekade terakhir ini hingga pemekaran di pertanyakan mengedepankan pelayanan bukankan pemekaran adalah sebuah bentuk pembagian kekuasaan para elit politik, yang mana pemekaran dapat digambarkan sebagai pembagian kekuasaan dari elit pusat yang ada di jakarta, kepada elit lokal yang ada di daerah yang mana otonomi daerah tidak lagi pada substansinya, sehingga desentralisasi yang menjadi pilihan saat ini tidaklah bersifat final

Sumber : www.google.com

PDRB perkapita tahun 2005-2009 di seluruh provinsi

Dalam menyusun rencana pembangunan yang baik, tentunya dibutuhkan data statistik yang memuat informasi tentang kondisi riil suatu daerah pada tahun tertentu, sehingga kebijakan dan strategi yang telah atau akan dilaksanakan dapat dimonitor dan dievaluasi dengan baik.Salah satu indikator yang dapat digunakan sebagai alat mengukur kemajuan pembangunan ekonomi suatu daerah adalah pendapatan per kapita. Angka ini diperoleh melalui nilai nominal PDRB dikurangi pajak tak langsung netto dan dikurangi lagi penyusutan kemudian dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

Fungsi dari  produk domestik regional bruto adalah sebagai berikut:

*PDRB per kapita dapat digunakan sebagai gambaran rata-rata pendapatan yang dihasilkan oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah atau daerah.

* PDRB per kapita diperoleh dari hasil pembagian antara PDRB dengan jumlah penduduk

Pada artikel ini, saya menggunakan data statistik PDRB per kapita berdasarkan harga konstan. Perhitungan PDRB per kapita atas dasar harga konstan dapat digunakan untuk mengukur perubahan volume produksi dan perkembangan produktivitas secara nyata, hal ini dikarenakan  tak ada lagi faktor pengaruh perubahan ataupun fluktuasi  harga.

Berdasarkan data yang saya dapat dari website BPS mengenai "PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2000, Menurut Provinsi, 2005-2009", saya menganilisa bahwa dari seluruh wilayah indonesia disimpulkan sebagai berikut

Pulau sumatra:

v  Provinsi yang memiliki PDRB terendah adalah: Bengkulu tahun 2005(3.984), tahun 2006(4.154),tahun 2007(4.353),tahun 2008*(4.497),tahun 2009**(4.609).

v  Provinsi yang memiliki PDRB tertinggi adalah : Kep.Riau tahun 2005(23.756),tahun 2006(24.304),tahun 2007(24.922),tahun 2008*(25.478),tahun 2009**(25.291)

      Pulau Jawa :

v  Provinsi yang memiliki PDRB terendah adalah : jawa tengah tahun 2005(4.488),tahun 2006(4.690),tahun 2007(4.914),tahun 2008*(5.143),tahun 2009**(5.346)

v  Provinsi yang memiliki PDRB tertinggi adalah : DKI jakarta tahun 2005(33.205),tahun 2006(34.837),tahun 2007(36.733),tahun 2008*(38.671),tahun 2009**(40.269)

      Pulau Sulawesi:

v  Provinsi yang memiliki PDRB terendah adalah : Gorontalo tahun 2005(2.166),tahun 2006(2.294),tahun 2007(2.436),tahun 2008*(2.593),tahun 2009**(2.755)

v  Provinsi yang memiliki PDRB tertinggi adalah : sulawesi utara tahun 2005(5.945),tahun 2006(6.222),tahun 2007(6.559),tahun 2008*(6.988),tahun 2009**(7.465)

      Pulau Kalimantan:

v  Provinsi yang memiliki PDRB terendah adalah :kalimantan selatan tahun 2005(7.066),tahun 2006(7.307),tahun 2007(7.632),tahun 2008*(7.990),tahun 2009**(8.272)

v   Provinsi yang memiliki PDRB tertinggi adalah :kalimantan timur tahun 2005(32.537),tahun 2006(32.689),tahun 2007(32.527),tahun 2008*(33.316),tahun 2009**(33.333)

    kepulauan lainnya:

v  provinsi papua memiliki PGRB tertinggi papua adalah : tahun 2005(11.479),tahun 2006(9.318),tahun 2007(9.526),tahun 2008**(9.264),tahun 2009**(10.931)

Kesimpulan :

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa PDRB per kapita provinsi di indonesia berfluktuasi tiap tahunnya. Kegiatan perekonomian disetiap daerah tumbuh karena bermacam aktifitas /kegiatan ekonomi yang timbul di daerah tersebut. Untuk mengamati dan menganalisis ekonomi suatu daerah, kegiatan perekonomiannya dikelompokkan kedalam beberapa sektor atau lapangan usaha. Pengelompokkan tersebut dimaksudkan untuk dapat melihat gambaran sektor-sektor ekonomi yang menentukan dan berpengaruh terhadap kehidupan ekonomi di daerah tersebut seperti yang tercakup dalam PDRB.

Sumber:
http://www.bps.go.id
http://www.google.com

.